Lifestyle
Apr7

Apa Perbedaan Antara SHGB dan SHM?

perbedaan-shgb-dan-shm.jpg

Dalam dunia properti, dikenal Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). SHGB adalah suatu sertifikat yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki hak untuk mendirikan bangunan di suatu tanah. Sedangkan, SHM adalah suatu sertifikat yang menyatakan pemegangnya mempunyai hak penuh atas suatu tanah.

Meskipun sama-sama digunakan dalam produk-produk properti, ada perbedaan mencolok dari kedua jenis sertifikat ini. Apa saja?

1. Status Kepemilikan

Pada tanah ber-SHGB, maka pemiliknya adalah negara. Sedangkan, pemegang hanya bertindak sebagai pengelola dari tanah tersebut. Berbeda dengan SHM, pemegang sertifikat merupakan pemilik sekaligus pengelola dari suatu tanah.

2. Hak yang Dimiliki

Karena milik negara, pemegang SHGB hanya berhak untuk mendirikan bangunan di atas tanah, baik itu untuk keperluan tempat tinggal maupun bisnis. Sementara itu, pemegang SHM bebas memanfaatkan tanah asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Jangka Waktu Berlaku

Masa berlaku sertifikat HGB adalah 20 tahun. Pemegang sertifikat diwajibkan mengurus perpanjangannya sebelum jatuh tempo. Untuk SHM, masa berlaku sertifikat ini adalah selamanya. Jadi, tidak ada perpanjangan Sertifikat Hak Milik.

4. Orang yang Berhak Memiliki

Pada SHGB, setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia, baik itu WNI maupun non-WNI, bisa memilikinya. Sedangkan pada SHM, sertifikat ini khusus diperuntukkan bagi WNI, artinya penduduk non-WNI tidak bisa memilikinya.

5. Properti yang Menyertai

SHGB biasanya menyertai produk properti dalam bentuk perumahan, pusat perbelanjaan, dan bangunan bisnis lainnya. Sedangkan, SHM dimiliki oleh penduduk non-developer dan biasanya didapatkan secara turun-menurun.

Apabila anda adalah seorang WNI dan memiliki tanah dan atau rumah yang masih berstatus SHGB, anda bisa menaikkannya menjadi SHM asalkan luasnya kurang dari 600 m2. Caranya adalah dengan mengurusnya sendiri atau melalui jasa notaris ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah anda. Proses administrasinya terbilang sangat mudah dan anda hanya dikenakan biaya sekitar Rp 50.000 (th. 2013) tergantung kebijakan masing-masing daerah.

Jika anda mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat, bingung atau butuh panduan, jangan ragu untuk menghubungi kami via kontak yang sudah disediakan. Kami akan membantu dengan senang hati dan gratis. Terima kasih.